Mataram, Minggu 29 Juni 2025
Ribuan warga Kota Mataram dan sekitarnya memadati kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Udayana sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB. Program ini menjadi magnet besar bagi masyarakat karena memberikan potongan dan insentif pajak kendaraan, khususnya bagi wajib pajak yang tertib dan kelompok masyarakat tertentu.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelayanan pajak, tetapi juga menampilkan konsep pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat, responsif, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pelayanan Inovatif di Tengah Suasana Santai CFD
Suasana CFD yang biasanya dipenuhi oleh kegiatan olahraga dan kuliner sehat, kali ini turut diwarnai dengan antrian panjang warga yang membawa dokumen kendaraan bermotor mereka. Banyak di antara mereka datang sejak pukul 06.00 WITA demi mendapatkan pelayanan lebih awal dan memanfaatkan diskon maksimal yang diberikan oleh Pemprov NTB.
Diskon yang diberikan meliputi pengurangan pokok pajak, pembebasan denda keterlambatan, dan keringanan bagi pemilik kendaraan tertentu, seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), veteran, penyandang disabilitas, serta wajib pajak yang selama empat tahun terakhir tercatat tidak pernah telat membayar pajak kendaraannya.
“Saya sangat terbantu. Biasanya saya harus ke kantor Samsat, tapi sekarang bisa sambil olahraga pagi, bawa berkas, langsung urus pajak. Dapat diskon lagi. Terima kasih Pemprov NTB,” ujar Rahmat, warga Pagesangan, yang datang bersama istri dan anak-anaknya.
Gubernur NTB: Pajak Adalah Tentang Keadilan, Bukan Sekadar Kewajiban
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak. Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan edukasi moral agar masyarakat terbiasa bersikap tertib dan bertanggung jawab.
“Kalau semua orang dikasih pengampunan, maka orang yang patuh dan yang tidak patuh akan diperlakukan sama. Ini tidak mendidik. Kita harus memberikan apresiasi pada mereka yang konsisten menjalankan kewajibannya,” ujar Gubernur di tengah kerumunan warga yang menyambut antusias kehadirannya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal seperti ini adalah bagian dari upaya membangun budaya masyarakat yang sadar pajak, bukan masyarakat yang menunggu pemutihan setiap tahun.
Bappenda NTB: Edukasi dan Layanan di Ruang Terbuka
Kepala Bappenda NTB, Drs. H. Iswandi, M.Si., menyebut bahwa lokasi CFD dipilih untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara langsung dan tanpa sekat administratif. Pelayanan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi ajang edukasi publik yang inklusif.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa membayar pajak itu mudah dan membawa manfaat langsung. Diskon ini bukan cuma potongan angka, tapi bentuk penghargaan atas kedisiplinan,” ungkapnya.
Petugas dari Samsat, Dishub, serta relawan dari kalangan mahasiswa dan komunitas turut mendampingi warga yang datang, memberikan penjelasan dan bantuan teknis kepada mereka yang belum paham prosedur pembayaran pajak secara digital.
Antusiasme Tinggi, Bukti Kepercayaan Warga pada Pemerintah
Antrian panjang yang berlangsung hingga pukul 11.00 WITA menunjukkan antusiasme luar biasa masyarakat terhadap program ini. Dalam sehari, tercatat lebih dari 1.200 transaksi pajak kendaraan berhasil diproses oleh tim di lokasi CFD Udayana, dengan total potensi penerimaan daerah yang cukup signifikan.
Selain itu, beberapa booth informasi tambahan juga tersedia, termasuk layanan e-Samsat, aplikasi pembayaran pajak digital, dan konsultasi pajak secara langsung. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan efektif bila dikemas secara kreatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Langkah Strategis untuk NTB yang Lebih Tertib dan Sejahtera
Gebyar Diskon PKB di CFD Udayana ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2025, yang menegaskan arah kebijakan fiskal berbasis penghargaan dan edukasi. Pemerintah berharap bahwa ke depan, kesadaran membayar pajak tidak hanya lahir karena takut denda, tetapi tumbuh dari pemahaman dan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.
Masyarakat pun berharap agar kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkala dan diperluas hingga ke kabupaten/kota lain di NTB.
“Kalau seperti ini terus, insya Allah NTB bisa jadi provinsi paling tertib pajak. Pelayanan seperti ini yang kami rindukan,” ujar Nurhaliza, ibu rumah tangga dari Ampenan.
