Mataram, 23 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Lombok Raya, Rabu (23/7), ini menjadi langkah awal yang kuat bagi pemerintahan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, dalam mengakselerasi penanganan kemiskinan dan stunting secara terintegrasi di NTB.
Gubernur NTB: Kemiskinan Adalah Akar Persoalan
Dalam sambutannya saat membuka Rakor secara resmi, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial yang ada di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi antarsemua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
“Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini. Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa fokus penanganan diarahkan pada dua level, yakni kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem. Hingga saat ini, NTB masih memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem atau sekitar 2,04% dari total desa yang ada. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Gubernur menekankan bahwa hasil penanganan belum optimal, meskipun NTB telah menjadi tujuan banyak program internasional dan pusat investasi nasional.
Untuk itu, Pemprov NTB meluncurkan program unggulan Desa Berdaya yang dirancang untuk menghadirkan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor, yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi.
“Intinya adalah kolaborasi. Semua akan ikut terlibat, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” tambahnya.
Wagub NTB: Penurunan Kemiskinan dan Stunting Butuh Komitmen Bersama
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-NTB yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan dan stunting.
“Kehadiran kita semua hari ini menunjukkan komitmen besar untuk menuntaskan salah satu isu penting yang akan menentukan naik tidaknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita di NTB,” ungkap Wagub.
Berdasarkan data per Maret 2024, Wagub memaparkan bahwa kemiskinan ekstrem di NTB mengalami penurunan dari 2,64% menjadi 2,04%. Jumlah penduduk miskin per September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, berkurang sekitar 50.000 orang dibanding Maret. Meskipun seluruh kabupaten/kota mencatat tren positif, Lombok Utara menjadi perhatian khusus karena data kemiskinan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait pola konsumsi masyarakat yang memengaruhi hasil survei.
Wagub juga menekankan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang mencakup:
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,
- Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, dan
- Penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Untuk mendukung langkah tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp629 miliar melalui SIPD, dengan realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp230 miliar.
Penanganan Stunting: NTB Lampaui Target Nasional, Tapi Tantangan Masih Ada
Dalam isu stunting, NTB mencatat kemajuan signifikan. Prevalensi stunting di NTB turun dari 37,85% pada 2019 menjadi 29,8% pada 2024. Bahkan, berdasarkan data EPPGBM April 2025, angka stunting di NTB tercatat sebesar 13,19%, yang berarti telah melampaui target nasional di bawah 14%.
Namun, Wagub menekankan bahwa sejumlah tantangan masih harus diatasi, di antaranya:
- Kesenjangan antara data survei dan EPPGBM,
- Pendampingan keluarga berisiko stunting yang belum maksimal,
- Intervensi gizi yang belum merata di semua daerah.
Khusus Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, prevalensi stunting masih di atas 30%, yang menandakan perlunya intervensi lebih fokus dan intensif.
“Yang terpenting adalah memastikan intervensi kita tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta mengoptimalkan peran kader lapangan,” ujar Wagub.
Ia juga menegaskan perlunya dukungan penuh terhadap kader posyandu yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam upaya penurunan stunting.
Komitmen Bersama untuk NTB yang Lebih Baik
Melalui Rakor ini, Pemprov NTB berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama dalam menangani kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif, penguatan peran daerah, dan keberpihakan kepada kelompok rentan menjadi kunci utama untuk mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.
