Mataram, 28 Juli 2025 – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL Lemhannas) NTB yang diselenggarakan di Gedung Ibnu Sina INKES YARSI Mataram, Senin (28/7).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga diisi dengan seminar dan bedah buku berjudul “Problematika Merarik Kodeq: Tradisi atau Jalan Tengah”, yang mengangkat isu penting seputar praktik adat Sasak dan kaitannya dengan hukum, perlindungan anak, dan masa depan perempuan di NTB.
Komitmen Tegas Jaga Budaya, Tapi Lindungi Masa Depan Anak
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas inisiatif para alumni Lemhannas yang telah menggagas forum kritis ini. Ia menyebut bahwa kehadiran IKAL Lemhannas di NTB menjadi energi baru dalam menghadirkan solusi terhadap persoalan aktual yang dihadapi masyarakat daerah, khususnya dalam menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan tantangan zaman.
“Saya merasa bangga hadir di forum yang diinisiasi oleh para alumni Lemhannas NTB, yang terdiri dari para aktivis dan akademisi yang ingin memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan di daerah, khususnya terkait adat dan budaya,” ucapnya.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan daerah, penguatan ketahanan sosial, wawasan kebangsaan, dan karakter generasi muda menjadi hal yang sangat penting. RAKERDA ini diharapkan melahirkan rumusan program kerja yang aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Tradisi Merarik Kodeq: Warisan Budaya atau Pelanggaran Hak Anak?
Tema seminar dan bedah buku yang diangkat, yakni “Merarik Kodeq”, menjadi perhatian tersendiri. Tradisi yang sudah lama hidup dalam budaya masyarakat Sasak ini kini menjadi perdebatan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak serta perempuan.
“Merarik Kodeq adalah bagian dari identitas budaya, namun kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam praktiknya, tradisi ini menyimpan kontroversi. Terutama jika ditinjau dari aspek hukum dan perlindungan anak,” tegas Indah Dhamayanti Putri.
Ia menekankan bahwa tidak semua tradisi layak dipertahankan jika telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan haruslah dialogis, terbuka, dan berbasis data serta nilai-nilai keadilan.
Alumni Lemhannas Diminta Jadi Agen Perubahan
Wakil Gubernur juga menyerukan agar seluruh alumni Lemhannas berperan aktif sebagai agen perubahan, penjaga moral publik, serta mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah yang adil dan berkeadaban.
“Saya percaya, alumni Lemhannas memiliki peran penting dalam menjembatani nilai-nilai kebangsaan dan dinamika lokal. Mari kita pertegas kembali komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal,” tutupnya.
Penutup
RAKERDA DPD IKAL Lemhannas NTB tahun ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan platform strategis yang memadukan pemikiran kritis, nilai budaya, dan semangat kebangsaan. Diharapkan, hasil dari forum ini akan memberikan kontribusi nyata dalam membentuk arah pembangunan daerah yang berpihak pada generasi muda dan menghargai warisan budaya dengan cara yang beradab dan manusiawi.
