Mataram, 30 Juli 2025 — Hubungan sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, yang digelar pada Rabu (30/7), Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran (Banggar) dan seluruh anggota dewan atas kerja sama yang konstruktif dalam proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Namun, sorotan utama dari sidang paripurna ini bukan hanya soal akuntabilitas pengeluaran, melainkan pergeseran orientasi ke arah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) — khususnya melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan strategis.
Gubernur: “Saatnya Fokus ke Pendapatan, Bukan Hanya Pengeluaran”
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa paradigma pengelolaan keuangan daerah harus mulai berubah. Jika selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada belanja daerah, maka ke depan, peningkatan pendapatan — termasuk dari optimalisasi aset milik daerah — harus menjadi prioritas.
“Kami sepandangan dengan Badan Anggaran bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada pengelolaan pendapatan. Selama ini kita terlalu fokus kepada pengeluaran. Sudah saatnya kita untuk fokus pada pendapatan, dan salah satunya adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset yang baik,” ujar Dr. Lalu Muhamad Iqbal di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Gubernur menambahkan bahwa potensi PAD dari aset daerah cukup besar jika dikelola secara profesional dan transparan. Hal ini menjadi peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Sensus Aset dan Moratorium: Langkah Awal Reformasi
Sebagai langkah konkret dari visi bersama ini, Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB tengah melakukan sensus aset secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memetakan dan menilai kembali seluruh aset milik Pemprov NTB, baik yang produktif maupun yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
Dalam masa transisi ini, pemerintah juga menetapkan moratorium pemanfaatan aset, guna menghindari kesalahan pengelolaan dan memberi waktu untuk menyusun strategi pemanfaatan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan harapan, suatu saat kalau Pemerintah Provinsi NTB ingin mengeluarkan obligasi dan sebagainya, maka memiliki equity yang cukup kuat, memiliki aset yang cukup besar untuk kita bawa kepada para investor,” jelas Gubernur.
Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi untuk mendorong investasi berbasis aset daerah dan menjadikan aset sebagai instrumen pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Sinergi Eksekutif-Legislatif: Energi Positif Menuju NTB Makmur
Lebih dari sekadar kerja sama teknis, Gubernur menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan progresif. Kesepahaman visi dalam hal peningkatan PAD ini diyakini akan menjadi katalis dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang NTB.
“Sinergi ini adalah energi positif bagi pembangunan NTB ke depan. Kami ingin menjadikan NTB sebagai provinsi yang mandiri, kompetitif, dan punya daya saing global, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita memperkuat basis keuangannya dari sekarang,” tegasnya.
NTB Menuju Daerah Mandiri dan Berdaya Saing
Dengan reformasi pengelolaan aset dan penguatan PAD, Pemprov NTB berharap bisa memfasilitasi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini juga dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor, mempercepat pemulihan ekonomi, dan membuka ruang fiskal untuk program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
📊 Kesimpulan:
Langkah bersama yang ditempuh oleh Pemprov dan DPRD NTB dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset bukan hanya soal strategi keuangan, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju NTB yang makmur, mandiri, dan mendunia.
