Gubernur Riau Abdul Wahid Simbar mengeluarkan pernyataan tegas yang menggetarkan dunia transportasi logistik. Kendaraan bertonase besar yang beroperasi di wilayah Riau namun masih menggunakan plat nomor luar daerah (non-BM) diminta untuk segera melakukan mutasi kendaraan. Jika tidak, kendaraan-kendaraan tersebut dilarang beroperasi di seluruh wilayah Riau.
Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya truk-truk berat milik perusahaan besar—seperti Indah Kiat dan RAPP—yang disebut sebagai penyumbang utama kerusakan jalan, namun tidak memberikan kontribusi fiskal kepada daerah.
“Ini soal keadilan fiskal. Jalan kita rusak parah, tapi pajaknya masuk ke daerah lain. Kalau mau cari untung di Riau, maka wajib taat aturan dan berkontribusi terhadap daerah,” tegas Gubernur Abdul Wahid, dalam pernyataan resminya.
Fenomena ini dinilai tidak adil bagi Riau. Infrastruktur jalan hancur akibat lalu lintas kendaraan berat, tetapi pajak kendaraan justru dibayarkan ke provinsi lain sesuai plat nomor kendaraan—bukan ke kas daerah Riau. Pemerintah Provinsi Riau menyebut hal ini sebagai penghisapan ekonomi tanpa timbal balik yang merugikan rakyat.
Langkah Gubernur Wahid mendapat dukungan luas dari masyarakat, LSM, dan tokoh-tokoh pemerhati pembangunan daerah. Tekanan juga mulai diarahkan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk segera taat terhadap aturan mutasi kendaraan.
Kini, Pemprov Riau tengah menunggu langkah nyata dari Tim Yustisi, yang akan dikerahkan untuk operasi penertiban besar-besaran. Tim ini akan melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Bapenda, dan unsur Satpol PP.
“Sudah waktunya kita bersikap keras. Jalan rusak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga akibat aktivitas kendaraan berat tanpa kontribusi balik untuk daerah,” lanjut Wahid.
Operasi ini akan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemilik kendaraan besar yang masih membandel. Mereka diberi dua pilihan tegas: taat aturan dan mutasi ke plat BM, atau angkat kaki dari Bumi Lancang Kuning.
