Mataram, 26 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi NTB kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi risiko bencana dengan menempatkan komunikasi publik sebagai elemen strategis dalam upaya mitigasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Efektivitas Komunikasi Risiko Bencana, yang digelar di Hotel Santika, Mataram.
Acara ini merupakan kolaborasi antara Pemprov NTB melalui BPBD, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, program SIAP SIAGA, dan Pemerintah Australia. NTB sendiri ditunjuk sebagai pilot project dalam penguatan komunikasi risiko bencana—sebuah langkah penting bagi daerah yang dikenal rawan bencana seperti gempa, banjir, dan cuaca ekstrem.
“Saya percaya bahwa komunikasi publik dalam situasi sebelum bencana, saat bencana, dan pascabencana sangat krusial. Negara-negara yang sukses dalam menghadapi krisis, seperti pandemi COVID-19, adalah mereka yang komunikasinya terstruktur, bukan hanya karena infrastrukturnya,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia juga menyinggung tantangan banjir yang kembali melanda beberapa wilayah NTB, termasuk Kota Mataram di awal tahun. Menurutnya, penanganan harus dimulai dari hulu, yakni perbaikan dan pelestarian kawasan hutan, bukan hanya fokus pada infrastruktur hilir.
“Kalau tidak kita atasi dari hulu, tiap tahun anggaran akan habis untuk memperbaiki kerusakan di hilir. Kita butuh solusi jangka panjang,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kerawanan bencana tertinggi di dunia. Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 2.260 kejadian bencana, didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem.
Rustian juga mengingatkan kembali tragedi gempa Lombok tujuh tahun silam yang menelan lebih dari 500 korban jiwa sebagai bukti bahwa kewaspadaan harus dibangun secara menyeluruh dan terus-menerus.
“Bencana memang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadi. Tapi gejalanya bisa kita baca. Inilah pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan lintas sektor,” jelasnya.
BNPB pun terus mendorong pendekatan Pentaheliks dalam manajemen bencana—melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman bencana di masa depan.
