Mataram, 14 Juli 2025 — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan unsur vital dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Menurutnya, BPS adalah “urat nadi” dari setiap gerak langkah pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Wahyudin, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Senin (14/7), dalam rangka koordinasi persiapan Sensus Ekonomi 2026 dan laporan awal terkait Survei Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional.
“Kita ini jangan seperti dua kantor yang terpisah, tapi harus satu kantor yang sama. Artinya, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua kebijakan di Provinsi NTB ke depan harus berbasis pada data, dan data itu bersumber dari BPS,” tegas Gubernur.
Dorong Data Prediktif dan Monitoring Bulanan
Gubernur menekankan bahwa Pemprov NTB tidak hanya membutuhkan data statistik sebagai dokumentasi akhir (post-facto), tetapi juga data yang bersifat prediktif dan adaptif. Data harus mampu menjadi sistem peringatan dini (early warning system) agar tren negatif dalam masyarakat dan perekonomian bisa segera direspons oleh pemerintah.
“Kami tidak ingin data hanya datang ketika semuanya sudah terjadi. Kami minta data yang memberikan sinyal, memberi tahu tren sebelum menjadi masalah besar, sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi lebih cepat,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur meminta agar penyajian data oleh BPS bisa ditingkatkan dari periode triwulanan menjadi bulanan, guna mempercepat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis kondisi riil.
“Jika misalnya terjadi penurunan daya beli, maka pemerintah bisa segera melakukan intervensi melalui program bantuan atau stimulus, sehingga pada saat laporan statistik difinalisasi, sudah ada perbaikan yang terjadi,” tambah Gubernur Iqbal.
Sensus Ekonomi 2026: Komitmen untuk Persiapan Maksimal
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang akan mulai diluncurkan tahun ini dalam tahap sosialisasi dan persiapan, Gubernur meminta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota untuk proaktif dan siap menyukseskan kegiatan nasional tersebut. Ia menilai sensus ini krusial dalam menentukan arah pembangunan ekonomi NTB ke depan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda BPS, tapi agenda kita semua. Pemerintah daerah harus menyambut dengan serius dan menjadikan sensus ini sebagai momentum pembenahan data dan pemetaan kekuatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Program MBG dan Antisipasi Inflasi
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menerima laporan awal BPS NTB terkait hasil survei awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini telah dijalankan di berbagai satuan pendidikan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Gubernur menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk dampaknya terhadap kondisi pasar dan inflasi daerah.
“Kami menyadari, program MBG ini bisa menimbulkan tekanan permintaan bahan pangan tertentu. Untuk itu, kita lakukan antisipasi lewat peningkatan produksi lokal agar tidak terjadi lonjakan harga,” jelasnya.
Gerakan Mandiri Pangan Rumah Tangga
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB mendorong gerakan penanaman komoditas strategis di tingkat rumah tangga, seperti cabai, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang utama inflasi di NTB.
“Kami ajak masyarakat untuk tanam cabai di pekarangan rumah. Ini langkah sederhana tapi berdampak besar. Kita harus bangun kemandirian pangan dari rumah, agar kebutuhan harian tidak tergantung sepenuhnya pada pasar,” pungkasnya.
Audiensi tersebut menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Pemprov NTB dan BPS dalam memperkuat landasan data statistik sebagai pijakan pembangunan. Dengan penguatan sistem informasi yang presisi dan responsif, Pemprov NTB berharap seluruh kebijakan yang dijalankan akan semakin tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan zaman.
