Mataram, 21 Agustus 2025 — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk turut menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi PDAM di daerah, terutama terkait rendahnya cakupan layanan air bersih. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Kantor Gubernur NTB, Kamis (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tantangan dibahas, termasuk belum disesuaikannya tarif air sejak 2021, hingga kebutuhan mendesak untuk mempercepat transformasi badan hukum PDAM di Lombok Timur dan Bima agar lebih profesional, mandiri, dan efisien.
Isu paling mendesak yang disoroti adalah rendahnya cakupan layanan air bersih di NTB, yang baru mencapai 19%, jauh dari target nasional 40% pada 2029. Menurut Gubernur Iqbal, target ini tak akan tercapai tanpa kolaborasi erat lintas level pemerintahan dan dukungan investasi besar.
“Walau ini urusan kabupaten/kota, pemerintah provinsi siap menjembatani. Saya akan sampaikan catatan ini ke bupati, walikota, dan juga ke pusat,” ujar Gubernur.
Ia juga mendorong PDAM untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendanaan alternatif di luar anggaran pemerintah. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada kas negara. Direktur PDAM harus mulai berpikir out of the box,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah, pusat, dan pelaku penyedia layanan air minum. Harapannya, masyarakat NTB bisa segera menikmati akses air bersih yang layak, sehat, dan merata.
