Mataram, 12 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2029 melalui program andalan Desa Berdaya. Program ini menyasar 106 desa yang saat ini masuk kategori kemiskinan ekstrem, dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Deputi, Dr. Novrizal Tahar, di ruang kerjanya, Selasa (12/8).
“Desa Berdaya ini bukan sekadar program seremonial. Kami ingin hasil nyata. Kami menargetkan tidak ada lagi desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB pada tahun 2029,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang bertugas melakukan cascading semua program perangkat daerah agar fokus utamanya mengarah ke pengurangan kemiskinan. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai target akhir dari setiap program.
Desa Berdaya juga akan mendapatkan alokasi dukungan dana berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa, tergantung pada kebutuhan dan skala program. Dana ini akan digunakan untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi desa, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi produktif.
“Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin. Ini aksi kolaboratif. Pemprov hanya menjadi orkestrator yang memastikan semua pihak terlibat,” tambah Gubernur.
Dukungan Pusat: Desa Berdaya Jadi Model Nasional
Deputi BP Taskin, Dr. Novrizal Tahar, mengapresiasi langkah konkret Pemprov NTB. Menurutnya, konsep Desa Berdaya sejalan dengan peta jalan pengentasan kemiskinan nasional yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekonomi desa.
“Desa Berdaya punya potensi menjadi model pembangunan desa berkelanjutan. Kami harap bisa terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang kuat, seperti semi-closed loop untuk mempercepat proses graduasi dari kemiskinan,” jelas Novrizal.
Ia juga memuji dukungan NTB terhadap berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis dan sekolah unggul bagi keluarga miskin.
Langkah NTB dalam menjalankan program Desa Berdaya disebut sebagai contoh nyata implementasi kebijakan yang tidak hanya berpihak pada rakyat miskin, tetapi juga memberdayakan mereka untuk bangkit dan mandiri.
