Mataram, 27 September 2025 – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa NTB sudah lebih dari siap untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pernyataan ini disampaikan saat Gubernur menerima kunjungan Komisi X DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (23/9) malam.
Gubernur Iqbal mengungkapkan, NTB sudah melakukan pemanasan melalui penyelenggaraan Festival Olahraga Nasional (FORNAS) yang memiliki cabang olahraga jauh lebih banyak dan berlangsung hampir satu minggu. Dengan waktu persiapan yang singkat hanya tiga bulan, FORNAS berjalan lancar dan menjadi modal penting dalam persiapan menuju PON 2028.
“Memang ada kekurangan di sana-sini, tapi ini pemanasan yang bagus untuk kita,” ujarnya optimis.
Lebih lanjut, Pemprov NTB sudah menerima banyak permintaan dari cabang olahraga untuk menjadi tuan rumah PON di NTB, dan semua permintaan tersebut sudah diteruskan ke Kemenpora RI dan KONI Pusat.
Selain kesiapan PON, Gubernur Iqbal juga menegaskan komitmen mendukung penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, meski dengan keterbatasan fiskal. Ia memastikan koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, ITDC, dan MGPA agar penyelenggaraan MotoGP berjalan sukses hingga tahun 2030.
“Tahun ini setelah MotoGP selesai, kita akan duduk bersama ITDC dan MGPA membahas pelaksanaan tahun depan. Ini bentuk kerja sama yang kuat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan hasil peninjauan lapangan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Ia memastikan bahwa NTB siap menyelenggarakan MotoGP pada 3–5 Oktober 2025 mendatang. Biaya hosting fee tahun ini ditanggung oleh Kemenpora, sebelumnya oleh Kementerian Pariwisata.
Hadrian menambahkan bahwa kunjungan Komisi X juga bertujuan memastikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. “Kami sangat mendukung NTB sebagai tuan rumah PON. Setelah melihat langsung, keyakinan kami makin kuat,” katanya.
Ia pun menegaskan kemungkinan besar pembukaan PON 2028 akan dilaksanakan di NTB, mengingat kesiapan infrastruktur yang sudah memadai.