Mataram, 10 September 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengakselerasi pemerataan akses digital di seluruh wilayah. Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Lombok Astoria, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen daerah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan merata.
“Kami berharap kunjungan dari jajaran kementerian kali ini bisa menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan konektivitas. Kami ingin kemajuan digital tak hanya terjadi di Pulau Lombok, tetapi juga menjangkau seluruh 10 kabupaten/kota di NTB,” ujar Wagub.
Kolaborasi Pusat-Daerah-Swasta
Untuk memperluas jangkauan internet, Pemprov NTB menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, operator telekomunikasi, hingga swasta. Pembangunan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan jaringan fiber optik menjadi fokus utama, selain mendorong regulasi yang mendukung transformasi digital di tingkat lokal.
Tak hanya infrastruktur, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan ekosistem digital melalui program-program strategis seperti:
- Smart Village untuk digitalisasi layanan desa,
- e-Government untuk efisiensi layanan publik,
- UMKM Go Digital untuk peningkatan daya saing ekonomi lokal,
- serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat.
NTB Siap Jadi Provinsi Digital yang Inklusif
Wagub menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperluas konektivitas digital, termasuk melibatkan akademisi dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan berbasis data.
“Melalui perluasan kemitraan strategis, baik dari program nasional maupun swasta, NTB akan semakin terhubung. Kami ingin melihat daerah ini tumbuh sebagai provinsi yang inklusif secara digital dan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui teknologi,” pungkas Indah Dhamayanti Putri.
Langkah ini sejalan dengan visi NTB Maju, Mandiri, dan Mendunia, di mana digitalisasi menjadi fondasi pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang adaptif di era transformasi digital.
