Mataram, Selasa (29/7/2025) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-NTB yang diselenggarakan di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan pesan tegas dan komprehensif mengenai pentingnya inklusi keuangan sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari jeratan rentenir hingga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Optimisme Kinerja TPAKD NTB
Gubernur membuka sambutannya dengan menyampaikan rasa optimis terhadap kinerja TPAKD di NTB. Ia bahkan meyakini bahwa TPAKD NTB layak mendapatkan penghargaan atas kerja-kerja konkret yang telah dilakukan.
“Saya yakin TPAKD NTB akan menjadi salah satu penerima award. Kinerja kita semakin terukur dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ucap Gubernur.
Rentenir: Musuh Bersama yang Harus Dicari Solusinya
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan Gubernur adalah maraknya praktik rentenir, khususnya di desa-desa. Ia menyinggung fenomena “bank subuh” yang sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, bahkan perceraian, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi kaum ibu.
“Banyak perceraian di desa-desa itu disebabkan oleh urusan rentenir. Setiap subuh rentenir datang menagih. Suami yang tidak tahu apa-apa marah, lalu meninggalkan tanggung jawab. Ini realita yang harus kita jawab,” tegasnya.
Gubernur meminta TPAKD untuk merancang solusi pembiayaan yang cepat, mudah, legal, dan aman, sebagai alternatif nyata atas praktik pembiayaan informal yang merugikan masyarakat.
“TPAKD harus mampu menghadirkan formula pembiayaan yang sama cepatnya, tapi lebih baik dan lebih melindungi,” pintanya.
Perlindungan Pekerja Migran NTB Jadi Fokus Khusus
NTB merupakan salah satu daerah penyumbang PMI terbesar secara nasional. Namun ironisnya, banyak dari mereka harus meminjam dari rentenir hanya untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Hal ini menurut Gubernur, adalah persoalan yang harus segera dicari solusinya melalui skema pembiayaan yang ringan dan terjangkau.
“Kalau perlu, kita berikan pinjaman bebas bunga. Bisa kita subsidi bunganya. Ini bentuk dukungan kita untuk mereka yang ingin memperbaiki nasib,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur mendorong terciptanya sistem pengiriman uang (remitansi) yang efisien dan murah serta program literasi keuangan yang mendorong PMI untuk menabung.
“PMI kita harus pulang dengan dana cadangan, bukan dengan utang baru. Ini tugas kita bersama,” lanjutnya.
Dukung Program Desa Berdaya dan Penetrasi Asuransi Pertanian
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menggarisbawahi program Desa Berdaya, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di 100 desa. Ia meminta TPAKD untuk turut terlibat dalam pemetaan kebutuhan dan solusi keuangan yang relevan di tingkat desa.
Selain itu, ia menyoroti minimnya kepemilikan asuransi pertanian di kalangan petani NTB. Dengan risiko perubahan iklim yang tinggi, Gubernur menekankan pentingnya perlindungan hasil panen melalui asuransi.
“Hampir 90% petani kita tidak punya asuransi pertanian. Padahal risiko gagal panen semakin nyata. TPAKD perlu cari pendekatan yang membuat petani tertarik dan paham manfaat asuransi ini,” ujarnya.
Pesan Penutup: Negara Hadir untuk yang Rentan
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi kelompok rentan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka isu yatim piatu, janda, dan keluarga tanpa perlindungan harus masuk dalam perhatian kita bersama,” tegas Gubernur.
Ia menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada masyarakat lapisan bawah.
“Tentu saja kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten akan menyambut semua inisiatif baik dengan terbuka dan penuh komitmen,” pungkasnya.
📌 Rapat Koordinasi dan Pleno TPAKD se-NTB ini menjadi momentum penting untuk menegaskan arah pembangunan inklusi keuangan di NTB. Dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat, Gubernur NTB optimis bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat bisa diatasi secara sistemik dan berkeadilan.
