Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menerima audiensi dari jajaran pengurus Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKA Lemhannas) DPD NTB, pada Kamis (24/7/2025) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan para alumni Lemhannas dalam membangun daerah melalui kontribusi gagasan, keilmuan, dan masukan kebijakan yang konstruktif.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas inisiatif IKA Lemhannas NTB dalam menjaga semangat kebangsaan dan keterlibatan aktif dalam berbagai isu strategis daerah. Ia juga menegaskan bahwa alumni Lemhannas memiliki kapasitas dan jejaring yang kuat untuk memberikan sumbangsih nyata terhadap pembangunan daerah, terutama dalam hal penguatan ketahanan sosial, pendidikan kebangsaan, dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila.
“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk IKA Lemhannas. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan daerah berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan secara holistik,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan bahwa salah satu tantangan serius yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah tingginya angka pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks tersebut, IKA Lemhannas diharapkan mampu mengambil peran sebagai mitra strategis dalam merumuskan solusi dan pendekatan preventif berbasis edukasi dan budaya lokal.
Dalam audiensi tersebut, IKA Lemhannas DPD NTB juga menyampaikan undangan resmi kepada Wakil Gubernur untuk menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus Seminar Strategis bertema “Problematika Merarik Kodeq: Tradisi atau Jalan Tengah” yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2025 di Kampus STIKES Mataram.
Wagub menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai bahwa seminar tersebut sangat relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi NTB, khususnya terkait praktik Merarik Kodeq atau kawin lari usia muda yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
“Saya berharap seminar ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis, tidak hanya dalam bentuk kajian akademis, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat regulasi daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.
Semangat kolaborasi antara Pemprov NTB dan IKA Lemhannas ini diharapkan menjadi langkah awal dari penguatan peran komunitas strategis dalam mengawal pembangunan yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melibatkan elemen masyarakat sipil dan lembaga intelektual dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
