Mataram, NTB — Polemik dugaan “bagi-bagi dana siluman” yang terjadi di tubuh DPRD Provinsi NTB terus bergulir dan kini menyedot perhatian publik. Menanggapi isu yang viral dan tengah ditangani Kejaksaan Tinggi NTB, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah NTB mendesak agar Ketua DPRD NTB segera dipanggil dan diperiksa.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Ketua SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari Rizal Teddo, menilai bahwa dugaan distribusi dana secara tidak transparan di lingkungan legislatif sangat bertentangan dengan nilai-nilai reformasi, serta mencederai amanah konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara.
“DPRD bukan tempat bagi segelintir elit politik mengatur anggaran secara sembunyi-sembunyi. Ini lembaga representasi rakyat, dan harus menjalankan prinsip keterbukaan. Kami menyesalkan dugaan ini dan mendesak Kejati NTB bertindak cepat, tegas, dan transparan,” ujar Rizal Teddo dalam pernyataan resminya, Jumat (1/8).
Desakan Berdasarkan Amanat Undang-Undang
SEMMI NTB menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah wajib tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi publik, serta keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sejumlah regulasi turunannya, termasuk pengelolaan APBD berdasarkan asas keterbukaan.
“Bila dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga penghianatan terhadap kepercayaan publik,” tambah Rizal.
SEMMI menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk degradasi moral politik dan mencemari marwah lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi NTB tidak hanya memproses kasus ini secara serius, tetapi juga memastikan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Mahasiswa Ancam Turun Aksi
Lebih jauh, Rizal Teddo menyatakan bahwa SEMMI NTB siap menggerakkan kekuatan mahasiswa untuk mengawal proses hukum ini. Ia menegaskan, bila Kejati NTB tidak segera menindaklanjuti secara tegas, maka aksi massa akan menjadi pilihan untuk menekan penegakan hukum yang adil dan independen.
“Kami siap turun ke jalan jika perlu. Ini bukan hanya soal uang rakyat, ini soal menyelamatkan demokrasi lokal yang mulai dikotori oleh kepentingan sempit,” tegasnya.
Akhiri Budaya Gelap Anggaran
SEMMI NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan media untuk terus mengawal kasus ini, sebagai bagian dari upaya kolektif memberantas budaya “anggaran gelap” yang rawan disusupi kepentingan kelompok tertentu.
“Kita ingin DPRD menjadi lembaga yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan tempat transaksi politik anggaran yang mencurigakan,” pungkas Rizal.
