Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kembali menegaskan pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam membangun birokrasi yang maju dan berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam prosesi pelantikan 13 pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov NTB yang berlangsung khidmat di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (17/9/2025).
Didampingi oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir, serta Pj. Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, Gubernur menyampaikan pesan tegas kepada para pejabat yang dilantik:
“Nomor satu integritas, nomor dua integritas, dan nomor tiga juga integritas,” ujar LMI tegas, disambut tepuk tangan hadirin.
Pelantikan Berdasarkan Proses Objektif
Gubernur LMI memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan pelantikan dilakukan secara profesional, sesuai dengan janji politik pasangan Iqbal–Dinda. Meski mengakui adanya unsur subjektif sebagai manusia biasa, ia menjamin bahwa keputusan diambil secara berimbang dan proporsional.
“Saya ingin birokrasi NTB ini menjadi mesin yang adil dan efisien, bukan tempat untuk memperkuat ego sektoral atau kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Pejabat adalah Pelayan Rakyat, Bukan Sebaliknya
Dalam arahannya, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk tidak membeda-bedakan pelayanan berdasarkan latar belakang sosial, afiliasi politik, atau kelompok tertentu.
“Jika ada masyarakat yang butuh pelayanan, jangan tunggu mereka datang meminta. Tawarkan pelayanan sebelum diminta. Itulah esensi pelayan rakyat!” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan dan kritik adalah bagian dari tugas seorang pejabat publik.
“Lakukan tugasmu dengan hati, dengan hati-hati, dan jangan dimasukkan ke dalam hati,” pesannya bijak.
Ajak Bekerja Kolaboratif dan Amanah
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran untuk bekerja secara koligial, sebagai sahabat dan rekan dalam mengemban amanah rakyat.
“Semoga Allah SWT selalu membimbing setiap langkah kita, dan menjadikan pemerintahan ini sebagai berkah bagi seluruh masyarakat NTB,” tutupnya.
Pelantikan ini menjadi salah satu langkah awal dalam penataan birokrasi NTB yang lebih bersih, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
