Lombok Tengah – Puluhan pedagang yang berasal dari Pasar Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Lombok Tengah pada Jumat pagi (25/7). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah yang akan melakukan penertiban terhadap aktivitas perdagangan di area depan pasar.
Dalam aksinya, para pedagang membawa sejumlah spanduk dan berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Inti dari tuntutan yang disuarakan adalah permohonan agar pemerintah membatalkan kebijakan penertiban yang mewajibkan seluruh pedagang untuk berjualan di dalam area pasar. Para pedagang khawatir, kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan mereka.
“Kalau kami dipaksa masuk ke dalam, pasti sepi. Pembeli banyak yang malas masuk, dan kami yang rugi,” ungkap salah satu pedagang yang ikut dalam aksi tersebut.
Para pedagang menilai bahwa lokasi berjualan di luar pasar, terutama di area depan, selama ini justru memberikan keuntungan karena lebih mudah diakses oleh konsumen. Mereka juga menyampaikan bahwa selama ini, tidak ada permasalahan berarti terkait keberadaan mereka di lokasi tersebut.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini berlangsung tertib dan damai hingga menjelang siang hari. Perwakilan dari pedagang berharap agar pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama yang tidak merugikan pelaku usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di pasar tradisional.
Menanggapi aksi tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui dinas terkait menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penataan pasar. Penataan pasar, menurut pemerintah, merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak—baik pedagang maupun pembeli.
Namun demikian, pemerintah juga berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan berupaya menghadirkan solusi terbaik yang tidak menimbulkan dampak sosial atau ekonomi yang merugikan masyarakat kecil.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keputusan final terkait kelanjutan kebijakan penertiban, dan dialog antara perwakilan pedagang serta pihak pemerintah dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
