Terara, Lombok Timur – Munculnya unggahan di media sosial terkait dugaan pemotongan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dialami oleh salah satu wali murid SMP Negeri 2 Terara, menuai perhatian masyarakat dan mendorong Tim Pencari Fakta untuk melakukan penelusuran langsung ke pihak sekolah.
Dalam unggahan yang menjadi viral tersebut, seorang wali murid menyatakan bahwa saldo di rekening KIP menunjukkan jumlah sebesar Rp750.000, namun siswa hanya menerima Rp400.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan publik mengenai alur penyaluran dana serta mekanisme pemanfaatan bantuan pendidikan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite SMPN 2 Terara, melalui komunikasi via telepon dengan Tim Pencari Fakta, menyampaikan bahwa pihak sekolah bersama komite segera akan mengambil langkah formal untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang. “Kami akan segera menyurati seluruh wali murid penerima bantuan untuk memberikan penjelasan resmi. Ini penting agar tidak terjadi prasangka yang tidak-tidak,” ujarnya.
Ketua Komite juga menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak sekolah telah dilakukan secara langsung. Pihaknya bersama kepala sekolah sepakat untuk mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam mengelola bantuan KIP yang diterima oleh siswa. Surat pemberitahuan kepada para wali murid akan dikirimkan pada hari Rabu mendatang, berisi penjelasan lengkap mengenai skema penggunaan dana serta aturan yang berlaku sesuai petunjuk teknis program KIP dari pemerintah.
Kepala sekolah SMPN 2 Terara juga menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan seluruh proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan kepada para wali murid secara terbuka. “Kami tidak ingin ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bantuan ini sifatnya penting dan harus dikelola secara akuntabel,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Tim Pencari Fakta menegaskan bahwa langkah cepat dari pihak sekolah dan komite ini patut diapresiasi, sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik terhadap program-program bantuan sosial pemerintah di bidang pendidikan. Tim juga akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tanpa penyalahgunaan.
Masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa klarifikasi resmi dari pihak sekolah, serta terus mendukung transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan bagi anak-anak bangsa.
